Konflik meledak disaat pesta demokrasi di Thailand

Info Berita Terhangat, Konflik meledak disaat pesta demokrasi di Thailand - Empat warga Thailand, di antaranya bocah laki-laki sembilan tahun, kemarin tewas dalam sebuah serangan diduga sebagai aksi balasan atas dibunuhnya beberapa anak laki-laki muslim di bagian selatan Negeri Gajah Putih itu.

Meski Thailand menjadi negara dengan mayoritas penduduk agama Buddha, tetapi ketiga provinsi di selatan, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat, dihuni oleh warga mayoritas muslim, dan perlawanan terhadap peraturan pemerintah pusat telah ada di sana selama beberapa dekade, seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (13/2).

Polisi menjelaskan empat orang mengendarai dua motor menembaki warga desa sedang memberi sedekah kepada sejumlah biksu Buddha di Distrik Mae Lan, Provinsi Pattani. Akibat serangan itu dua perempuan, seorang biksu Buddha, dan seorang bocah laki-laki tewas. Sementara tujuh lainnya terluka.

"Ini adalah serangan balas dendam. Kami yakin serangan ini ada hubungan dengan pembunuhan warga Buddha pekan ini dan tiga anak laki-laki muslim pada pekan lalu," kata Kepala Polisi Pattani, Phot Suaysuwan, kepada Reuters.

Dua perempuan Buddha ditembak mati dalam dua serangan berbeda di Pattani pada pekan ini. Keduanya ditembak dan dibakar.

Phot mengatakan serangan itu merupakan aksi balasan atas kematian tiga bocah laki-laki muslim berusia tiga, lima, dan sembilan tahun. Mereka ditembak di depan rumah mereka di Provinsi Narathiwat.

"Kematian anak-anak itu telah memicu sebuah reaksi berantai," ujar Srisompob Jitpiromsri, dari lembaga pengamat Deep South Watch.

"Emosi dalam masyarakat setempat sangat tinggi, baik di kedua sisi, dan gerakan pemberontak telah mengambil kematian dari pihak mereka sebagai sebuah kesempatan untuk membalas dendam," lanjut dia. "Ini akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrol kekerasan kecuali mereka bisa menyeret para pelaku pembunuhan anak-anak itu ke pengadilan."

Konflik sektarian di selatan Thailand yang berlangsung sejak 2004 sudah menewaskan 5.700 orang. Lebih dari 40 orang sudah tewas sejak awal tahun ini.

Pembukaan pembicaraan damai dengan kelompok pemberontak pada tahun lalu tidak menghasilkan apa-apa untuk mengakhiri kekerasan. Pembicaraan antara pihak pemerintah dan wakil dari kelompok pemberontak utama Barisan Revolusi Nasional (BRN) sekarang tampaknya telah terhenti.

Pejabat Thailand mengatakan sebuah pertemuan seharusnya digelar pada Desember tahun lalu juga ditunda. Ini lantaran pihak berwenang lebih terfokus pada aksi demonstrasi yang telah meletup di jalan-jalan Ibu Kota Bangkok dalam upaya untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Protes berlanjut dan pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2 Februari lalu dalam upaya untuk mengakhiri krisis malah terganggu, dan membuat Yingluck Shinawatra di posisi kepala pemerintahan sementara dengan kekuatan terbatas.

Tiga provinsi kerap dilanda kekerasan di sebelah selatan Thailand yang dulunya menjadi bagian dari kesultanan independen Melayu Muslim, sebelum dicaplok oleh sebagian besar Buddha Thailand pada 1909.

Tukang Ojek Nyaleg

Info Berita Terhangat, Tukang Ojek Nyaleg - Sulaiman seorang tukang ojek yang biasa mangkal di simpang Bekasi Cyber Park (BCP) Kota Bekasi, Jawa Barat ikut dalam persaingan pemilihan umum 2014. Dia tercatat sebagai calon Legislatif DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019.

"Dua tahun jadi kader, kemudian saya dicalonkan oleh PBB (Partai Bulan Bintang)," kata bapak dua anak ini saat ditemui  di rumahnya yang berukuran 3X6 meter di Jalan Letnan Arsyad Nomor RT 06 RW 12 Nomor 39, Kayuringin, Bekasi Selatan.

Pria yang sering dipanggil Sule ini mengungkapkan, dirinya tak menyangka bakal dicalonkan oleh partainya. Meski hanya mendapatkan nomor urut delapan, pria asli Bekasi ini tetap optimis dapat menang dalam persaingan bersama calon anggota legislatif di wilayahnya. "Namanya juga usaha, yang menentukan yang di atas (Tuhan)," kata Sule.

Lebih lanjut, bekas loper koran ini mengatakan, setelah dirinya dicalonkan sebagai anggota legislatif, tak sedikit masyarakat yang mencibirnya. Namun demikian, ia tak mempermasalahkan cibiran itu. Sebab, kenyataannya memang benar ia merupakan seorang tukang ojek. "Banyak yang bilang, belagu amat, tukang ojek nyaleg. Tapi, saya terima, emang kenyataannya benar," kata lulusan YPI 45 Bekasi ini.

Meski hanya sebagai tukang ojek, ia sempat menempuh pendidikan di Unkris Jatiwaringin di Fakultas Hukum. Namun, ia mengaku hanya sampai di semester VI karena keterbatasan biaya. "Sambil kuliah, sambil jualan koran waktu itu," katanya.

Caleg dari Daerah Pemilihan Kecamatan Mustikajaya, Bantargebang, dan Rawalumbu ini mempunyai strategi sendiri dalam berkampanye. Hanya bermodalkan uang sekitar Rp 200 ribu, ia mencetak ratusan lembar pamflet. "Setiap narik ojek, saya beri pamflet dan saya mengenalkan diri sebagai caleg," ujarnya.

Strategi itu terbukti ampuh. Sule mengklaim sudah banyak dikenal warga di daerah pemilihannya. Tak jarang ia sendiri yang menempelkan pamflet profil pribadinya ke setiap sudut tempat. "Ada yang bilang, saya ini mewakili yang orang kecil," tandasnya.

sumber : merdeka.com

Penilaian Soeharto terhadap SBY dan Menterinya yang gak kompak

Info Berita Terhangat, Penilaian Soeharto terhadap SBY dan Menterinya yang gak kompak  - Hari ini genap 6 tahun meninggalnya Presiden RI kedua Soeharto. Soeharto wafat pada Minggu, 27 Januari 2008. Banyak kisah menarik seputar penguasa Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lalu itu. 

Di hari-hari terakhirnya, Soeharto juga sempat mengomentari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini dituturkan Mayjen (Purn) Issantoso di sela-sela bedah buku 'Pak Harto The Untold Stories' di Gramedia Matraman Raya, Jakarta, Sabtu (19/11/2011) lalu.

"Saya pernah tanya pada Pak Harto, kok jadi seperti ini sekarang. Pak Harto bilang Bambang (SBY) itu pintar, tapi sayang menterinya tidak nyambung," ujar Mayjen (Purn) Issantoso.

Is menuturkan Soeharto menilai SBY terlalu kompromistis dengan partai pendukungnya untuk pengangkatan menteri. Banyak menteri ari parpol yang kemudian malah tak menurut. Harusnya SBY pilih saja orang-orang yang loyal padanya.

"Kalau dari Demokrat ya banyak saja dari Demokrat, jangan dari PPP atau lainnya," ujar Is, menirukan ucapan Soeharto saat itu.

Namun rupanya Soeharto pun lupa, tak selamanya para menterinya pun loyal. 

Harmoko, BJ Habibie dan Ginandjar Kartasasmita yang berkali-kali menjadi menteri kesayangan Soekarno pun akhirnya memilih berseberangan.

Kampanye hitam, Uang kertas berstempel Prabowo beredar

Info Berita Terhangat, Kampanye hitam, Uang kertas berstempel Prabowo beredar  - Jagat Twitter diramaikan oleh gambar uang kertas pecahan Rp 50 ribu yang diberi cap materi kampanye diduga kandidat presiden Prabowo Subianto. Tertulis di uang tersebut "Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil".

Pencuit pertama yang melaporkan temuan ini adalah Simon Perez, lewat akunnya @simonperez. Dia mengklaim memperolehnya dari kembalian seusai makan di kawasan peristirahatan Tol Jagorawi pekan lalu.

"Uang itu saya dapat dari kembalian di restoran, kok saya lihat ada stempel Prabowo-nya. Saya enggak tahu (kasir) dapat dari mana," ujar Simon ketika dikonfirmasi merdeka.com lewat telepon, Minggu (26/1).

Pria 37 tahun yang berdomisili di Jakarta ini mengaku langsung mengontak akun prabowo yakni @prabowo08 untuk meminta penjelasan. Tapi akun resmi itu tak menggubris temuan uang berstempel materi kampanye tersebut. "Saya bilang tolong anak buahnya diingatkan, tapi dicuekin".

Baginya, jika benar langkah mencap uang kertas ini dilakukan tim kampanye calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya, maka itu adalah hal tak patut.

"Ini uang distempel. Sedih lah, enggak patut. Menurut saya ada cara lain lebih wise untuk berkampanye," kata Simon.

Selain Simon, kabar beredarnya uang kertas berstempel kampanye Prabowo ini juga ditemukan pengguna Twitter lainnya misalnya @kurawa alias Rudi Valinka. Dia sampai mencuitkan rangkaian komentar mengenai penggunaan uang kertas sebagai media kampanye Prabowo, baik di pecahan Rp 50 ribu maupun Rp 100 ribu.

Lantaran melihat pembahasan tersebut hari ini kembali ramai, Simon membagikan lagi foto uang yang masih dia simpan sampai sekarang itu.

Juru bicara Partai Gerindra sampai sekarang masih coba dikonfirmasi mengenai temuan uang kertas berstempel ini.

Benarkah caleg dari golongan artis tidak ada 'isi'nya?

Info Berita Terhangat, Benarkah caleg dari golongan artis tidak ada 'isi'nya? - Fenomena artis terjun ke politik belakangan menjadi tren di perpolitikan di Tanah Air. Biasanya, partai mengundang mereka untuk ikut meramaikan Pemilihan Legislatif untuk memenuhi kuota caleg yang ditentukan KPU juga mesin pendulang suara di daerah.

Tapi sayang, keberadaan para artis sering dipandang sebelah mata. Mereka dianggap tak bisa bekerja dan hanya jadi 'pemanis' di partai yang menjadi kendaraan politiknya.

Pola pikir inilah ingin diubah Destiara Talita, model seksi majalah pria dewasa yang kini merambah jadi wakil rakyat. Di Pemilihan Legislatif 2014 nanti, dia bakal maju menggunakan kendaraan politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Dapil Jabar III yang meliputi kota dan kabupaten Cirebon juga Indramayu.

"Siapa bilang? Saya rasa nggak seperti itu ya. Rasanya nggak semua artis yang terjun ke politik tak bisa berbuat apa-apa. Dan itu yang ingin saya buktikan," kata Destiara mantap, saat berbincang dengan merdeka.com di Gedung Setiabudi One, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dia yakin setiap artis punya bekal pendidikan dan pengalaman yang bisa dimanfaatkan sebagai wakil rakyat. Seperti dirinya yang berlatar belakang mahasiswi hukum di Universitas Esa Unggul, wanita yang akrab dipanggil Tata ini sudah bertekad penegakan hukum di Tanah Air.

"Makanya nanti kan saya mau masuk Komisi III (Komisi Hukum)," tambahnya.

Dua tahun terakhir, sejumlah anggota DPR terseret dalam kasus korupsi. Melihat fakta ini, wanita bernama asli Destiya Purna Panca, siap membentengi dirinya agar tak mudah tergiur dengan gunungan uang haram yang justru bakal menjerumuskannya ke balik jeruji besi.

"Itu kan tergantung orangnya ya, saya si Alhamdulillah selama ini hidup berkecukupan, mudah-mudahan itu nggak buat saya terpancing untuk korupsi. Intinya, saya selalu tekankan niat wakil rakyat itu cuma dua, tulus membantu rakyat dan komitmen berbuat yang terbaik. Kalau dua itu saya pegang mudah-mudahan saya tak mudah terpengaruh," beber wanita kelahiran 28 Desember ini.

Mengingat Pemilihan Legislatif 2014 akan digelar April mendatang, berbagai strategi sudah disiapkan Tata. Tapi sayang, wanita bertubuh sintal dan berambut panjang ini enggan membeberkannya.

"Rahasia dong, pastinya sudah ada (strategi)," tandas Tata yang mengaku mendapat masukan dari ayahnya yang kini jadi Timses di Partai Nasional Demokrat.

Terawangan ki kusumo, capres kuda hitam yang menang, bukan Jokowi

Info Berita Terhangat - Penasihat Spiritual Ki Kusumo menerawang peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi di tahun politik. Termasuk soal siapa capres yang akan terpilih pada 2014.

Menurut dia, akan muncul sosok kuda hitam, tokoh yang sama sekali tidak diunggulkan menang dalam Pilpres 2014. Tahun 2014, adalah tahun kuda menurut keyakinan etnis China.

"Kuda hitam ini begini lho, bukan partai-partai yang dijagokan, jadi nanti ada yang enggak pernah disangka. Makanya tahun 2014 tahun yang penuh kejutan," ujar Ki Kusumo saat dihubungi, Selasa (31/12).

Dia meyakini, capres yang sama sekali tidak disangka dan diunggulkan yang bakal menang. Bukan prediksi orang kebanyakan seperti Jokowi yang bakal menang.

"Orang nanti banyak yang kaget, lho kok ini, lho kok itu begitu," pungkasnya.

Seperti diketahui, sejumlah nama sudah muncul digadang-gadang sebagai capres di Pilpres 2014. Di antaranya, Prabowo Subianto, Wiranto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Aktivis Mahasiswa : Tidak pernah ada kerja nyata Rano Karno selama ini

Info Berita Terhangat - Pasca penahanan Ratu Atut Chosiyah oleh KPK terkait kasus dugang suap di Pilkada Kabupaten lebak, banyak desakan kepada Atut agar mundur dari jabatannya secara terhormat. Dan posisinya secara otomatis akan di gantikan oleh Wakil Gubernur Banten.

Namun, saat ini banyak yang meragukan kemampuan Rano Karno untuk memimpin Provinsi Banten. Selama menjabat wakil gubernur Banten, Rano disebut tidak ada kinerjanya. Hal tersebut diungkapkan oleh aktivis mahasiswa Soedirman 30, Nedi. 

"Rano tidak pernah ada kerja yang dilakukan tidak pernah ada poin. Tidak ada bentuk kerja nyata sebagai wagub," ujar Nedi, Senin (23/12).

Nedi juga mengungkapkan bahwa, kedatangan Rano ke Banten hanya sebagai artis yang ditimang oleh Ratu Atut untuk mendongkrak suaranya pada pemilukada kemarin. 

"Rano itu datang ke Banten sebagai artis bukan sebagai wagub, dan hanya untuk pendongkrak suara atut pada pemilukada kemarin, jelas pasti berpengaruh pada pekerjanya," kata Nedi.

Nedi juga menilai hingga kini belum ada yang dilakukan secara nyata oleh Rano Karno sebagai wakil gubernur Banten untuk masyarakat. "Dia artis kinerja dia sebagai wagub juga tidak ada kinerja yang ditunjukan, di bandingkan dengan Dedi Mizwar ada kerja sebagai wagub yang dilakukan seperti kesenian dibawa ke Eropa. Jadi harus tetap diawasi kinerjanya," tegas Nedi.

Walikota Tangerang Batal di Lantik Atut

Info Berita Terhangat  — Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah batal melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2013-2018, Arief-Sachrudin.

"Pelantikan Wali Kota Tangerang oleh Gubernur hari ini batal karena Ratu Atut Chosiyah berhalangan hadir," kata Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Emed di Tangerang, Rabu (18/12/2013).

Ia mengatakan, pembatalan proses pelantikan wali kota Tangerang oleh Ratu Atut Chosiyah dilakukan secara sepihak. Pasalnya, DPRD sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tangerang.

Hingga kemarin, sebenarnya, Gubernur Banten masih memastikan diri untuk menghadiri proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tangerang.

"Kita mendapatkan kepastian hingga kemarin sore jika Gubernur Banten akan hadir dalam pelantikan wali kota dan wakil wali kota," kata Emed.

Oleh karena itu, DPRD pun telah menyiapkan semuanya. Termasuk menyebarkan surat undangan kepada tamu yang akan hadir. "Intinya tinggal pelaksanaan saja," ujarnya.

Panggung untuk proses pelantikan di halaman Puspemkot Tangerang sudah terpasang. Sejumlah peralatan dan perlengkapan pun sudah disiapkan.

Ratu Atut Chosiyah telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap dalam pilkada Lebak pada Selasa (17/12/2013) dan terlibat dalam kasus pengadaan alat kesehatan.

Inilah Dinasti Atut di banten selama 8 Tahun

Info Berita Terhangat — Ruang kerja Gubernur Banten di Pendapa Banten, Selasa, 11 Oktober 2005, kosong. Gubernur Banten (waktu itu) Djoko Munandar tidak ada. Hari itu merupakan hari pertama setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pemberhentian sementara Djoko dari jabatannya sebagai Gubernur Banten.

Saat itu, Djoko tengah beristirahat di kediamannya di Kompleks Ciceri Indah, Kota Serang. Dia menolak berkomentar seputar penonaktifannya karena belum menerima salinan Keppres No 169/M/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 itu.

Menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan DPRD Banten 2001-2004 adalah alasan penonaktifannya. Djoko didakwa memperkaya anggota DPRD Banten dan merugikan keuangan negara Rp 14 miliar. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini divonis bersalah dan dihukum 2 tahun penjara serta denda Rp 100 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, 21 Desember 2005.

Tak puas dengan putusan ini, Djoko didampingi Henry Yosodiningrat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten dan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, MA menyatakan Djoko tak bersalah dan dibebaskan dari segala hukuman. Putusan MA No 2097K/PID/MA dikeluarkan 8 Mei 2008. Namun, salinan putusan baru diterima PN Serang 11 Februari 2009, dua bulan setelah Djoko meninggal karena sakit pada 5 Desember 2008.

Awal kekuasaan

Pemberhentian sementara Djoko jadi titik awal kekuasaan Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Banten. Atut langsung dilantik jadi Pelaksana Tugas Gubernur Banten.

Sejak hari pertama Djoko diberhentikan, Atut menggantikan tugas-tugas gubernur. Saat itu, Atut mengatakan, ia akan melanjutkan program yang baik, termasuk pemberantasan korupsi. ”Saya akan mendukung kelancaran penanganan kasus korupsi di Banten. Siapa pun yang terbukti melakukan penyelewengan, akan kami serahkan kepada penegak hukum,” katanya.

Saat Pilkada Banten 2006, Atut mencalonkan diri sebagai gubernur Banten. Atut yang berpasangan dengan M Masduki memenangi Pilkada Banten. Keduanya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2007-2012.

Sejak menjadi orang nomor satu di Banten itulah, satu per satu anggota keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Diawali kemunculan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2008. Istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Atut) itu jadi calon wakil bupati mendampingi Jazuli Juwaini dari PKS. Namun, pasangan ini dikalahkan pasangan petahana, Ismet Iskandar-Rano Karno.

Tahun yang sama, adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman, maju sebagai calon wakil wali kota Serang berpasangan dengan Bunyamin (mantan Bupati Serang) dan menang. Kurang dari tiga tahun berkuasa, 1 Maret 2011, Bunyamin meninggal dunia. Jaman lalu diangkat menjadi Wali Kota Serang. Saat Pilkada Kota Serang 2013, ia kembali mencalonkan diri dan menang.

Tahun 2010, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, mengikuti Pilkada Kabupaten Serang. Ia terpilih jadi Wakil Bupati Serang 2010-2015 mendampingi Taufik Nuriman.

Airin yang gagal di Pilkada Kabupaten Tangerang coba peruntungan di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2010. Airin yang berpasangan dengan Benyamin Davnie terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2015.

Ibu tiri Atut, Heryani, juga tak ketinggalan. Ia terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang pada Pilkada 2011 mendampingi Erwan Kurtubi. Pada tahun yang sama, Atut kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Banten didampingi Rano Karno. Untuk kedua kalinya, Atut terpilih sebagai Gubernur Banten.

Di luar eksekutif

Tak hanya jabatan di pemerintahan, sejumlah jabatan di lembaga legislatif juga dirambah. Pada Pemilu 2009, suami Atut, Hikmat Tomet, terpilih sebagai anggota DPR. Anak pertama mereka, Andika Hazrumy, jadi anggota DPD perwakilan Banten. Adde Rosi Khairunnisa, menantu Atut (istri Andika), jadi anggota DPRD Kota Serang.

Jabatan di sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan juga dikuasai. Hikmat (meninggal karena stroke pada 9 November 2013) jadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Banten 2012-2017. Andika memimpin Karang Taruna Banten, Taruna Siaga Bencana, serta Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Banten. Adde jadi Ketua PMI Kota Serang serta Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Banten.

Sejak 2007 hingga sekarang, Atut jadi Ketua Umum PMI Banten. Sementara Wawan, adiknya, merupakan Ketua Kadin Provinsi Banten.

Keluarga Atut juga menguasai Partai Golkar. Hampir semua kerabat dekatnya yang menjadi pimpinan daerah diusung Partai Golkar. Begitu pula kerabat yang menjadi anggota lembaga legislatif, diusung partai berlambang beringin warisan Orde Baru ini.

Juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan, menjelaskan, keluarga Atut merupakan keluarga besar. Banyak anggota keluarga yang tertarik terjun ke politik praktis sehingga sulit mengurai motivasi mereka menguasai jabatan publik. Tiap-tiap anggota keluarga memiliki kemandirian sehingga punya pertimbangan sendiri ketika terjun ke politik praktis.

Tepat delapan tahun

Setelah delapan tahun berkuasa, keluarga Atut tersandung kasus hukum dan mulai goyah. Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena disangka menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, 2 Oktober silam. Sehari kemudian, Atut dicegah ke luar negeri.

Pada 11 Oktober 2013, tepat delapan tahun berkuasa di Banten, Atut diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. Delapan tahun lalu, Atut penuh mendukung pemberantasan korupsi di Banten. Kemarin, KPK menetapkan Atut sebagai tersangka. Siklus tengah berjalan tampaknya. Delapan tahun rentangnya.

Cara mengatasi anggota dewan yang 'nakal', rekam janji politiknya

Info Berita Terhangat  - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandupraja menawarkan konsep e-politik sebagai salah satu solusi untuk menyikapi kenalakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Adnan, dengan konsep e-politik ini, setiap janji anggota DPR yang disampaikan saat kampanye akan terekam jelas melalui pencatatan elektronik. Dengan demikian, masyarakat dapat mempermasalahkan jika ada janji yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

"Kita tahu yang berkuasa di negeri ini kan anggota dewan kan, jadi sulit ya. Jadi, kan Anda dengar sendiri pernyataan yang dilontarkan, bagaimana sih menyikapi kenakalan anggota-anggota dewan, itu memang never ending story (cerita yang tak ada akhirnya). Solusinya satu, kalau ada e-politik, bagus tuh. Jadi, si Anu ngomong-nya apa, semua terekam," kata Adnan di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Adnan melanjutkan, konsep e-politik mengedepankan transparansi sehingga masyarakat dapat mengawasi langsung perilaku anggota dewan. Dia pun berharap wacana mengenai konsep e-politik ini dapat terus didengungkan hingga akhirnya diwujudkan pemerintah bersama dengan parlemen.

"Karena hanya e-politik, tanpa itu semua hanya di balik kelambu. Mereka pasti menyangkal kalau enggak gituan, sedangkan esensi dari pola itu kan transparansi kan, jadi semua, statement, sikap, gaji, itu tertulis sehingga orang bisa tahu, 'Oh, jadi saya enggak salah milih dia jadi ketua dewan' kan gitu," kata Adnan.

Mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga jarak dengan parlemen sehingga terhindar dari praktik kongkalikong mengeruk keuangan negara bersama-sama. Menjaga jarak, menurut Adnan, penting agar pihak eksekutif tidak mudah diintervensi anggota dewan. Selama ini, kerap terjadi kongkalikong antara eksekutif dan parlemen dalam mengeruk uang negara melalui proyek-proyek pengadaan. Ada juga parlemen yang mendesak eksekutif untuk memberikan sejumlah uang untuk mengegolkan anggaran suatu kementerian.

"Kita berharap eksekutif lebih waspada dan kalau perlu bisa menjaga jarak karena tadi mendengar bagaimana Bu Wali Kota Surabaya berani berhadapan dan berani menyatakan tidak kepada anggota dewan, kenapa tidak itu juga dilakukan di level nasional? Toh parlemen kan tidak bisa memberhentikan menteri kan. Kenapa tidak mengambil jarak, say no-lah kira-kira kalau mau diintervensi," kata Adnan.

KPK : PKS, berhentilah menyampaikan pendapat menyesatkan

Info Berita Terhangat - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto meminta para politisi Partai Keadilan Sejahtera berhenti menyampaikan pendapat yang menyesatkan terkait vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun penjara terhadap mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

“Pernyataan begitu sudah tidak ada gunanya, lebih baik refleksi, mengakui, tobat, daripada membuat penyesatan-penyesatan,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Bambang dimintai komentarnya mengenai tanggapan politikus PKS yang mengatakan kalau vonis Luthfi sudah dirancang sejak awal. “Argumen begitu absurd, masyarakat pencari keadilan, masyarakat yang jadi korban itu makin cerdas,” ujar Bambang.

Hakim juga memutuskan agar aset Luthfi, seperti rumah, lahan, mobil, dan uang tunai, disita negara karena dianggap berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurutnya, vonis majelis hakim Tipikor kepada Luthfi tersebut menunjukkan bahwa mantan anggota DPR itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, baik secara aktif maupun pasif. “Meskipun ada dissenting opinion (pendapat berbeda) hakim, meskipun menurut saya agak salah, tapi tetap bisa dibuktikan ada kejahatan di situ, dan bukan hanya tipikor, tapi juga TPPU,” kata Bambang.

Sebelumnya Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa partainya menilai ada ketidakadilan atas vonis Luthfi. Hidayat memaparkan, hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum soal uang yang disebut sebagai gratifikasi dari Fathanah kepada Luthfi Hasan sebesar Rp 1,3 miliar. Menurut Hidayat, Luthfi tidak menerima satu persen pun uang dari Fathanah.

Dalam persidangan, sebut Hidayat, uang Rp 1,3 miliar itu akan diberikan Fathanah kepada seseorang untuk keperluan pelunasan membayar mobil. Selain itu, Hidayat mengatakan, Fathanah juga sudah meminta maaf kepada PKS dan Luthfi Hasan. Fathanah mengaku kerap mencatut nama Luthfi Hasan.

Mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini pun mencurigai vonis majelis hakim sudah disiapkan jauh hari tanpa mempertimbangkan pembelaan dari Luthfi Hasan. Vonis yang dibacakan kemarin, kata Hidayat, hanyalah formalitas belaka.

Megawati : KPK seperti siput dalam mengurus kasus Century

Info Berita Terhangat - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menilai penanganan kasus Bank Century yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat lambat. Bahkan, presiden kelima Indonesia itu menyamakan KPK dengan siput.

"Kan Century sudah jelas angkanya. Dari Rp 625 miliar menjadi Rp 6,7 triliun dan jelas akumulasi serta korupsi. Kata nilep satu perak aja korupsi kok (KPK) jalannya kaya siput," ujar Mega saat diskusi Pekan Politik Kebangsaan di Menteng, Selasa (10/12).

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla (JK) menilai pemanggilan Wapres Boediono ke DPR soal Century sah saja. Namun, karena sudah berkali-kali, alangkah baiknya harus lebih dipercepat penyelesaian kasusnya.

"Pak Boediono harus menjelaskan secara langsung tetapi paling penting bagaimana KPK lebih cepat memeriksa persoalan ini," katanya.

Namun, JK menampik pemanggilan Boediono agar fair karena dirinya juga menyambangi KPK beberapa waktu lalu. "Oo beda, Saya mantan (wapres) ha-ha-ha," tuturnya.

Thailand dilanda Demonstrasi

Info Berita Terhangat - Pengunjuk rasa anti-Pemerintah Thailand hari Minggu (8/12/2013) mulai berdatangan dalam kelompok-kelompok besar. Mereka menyambut seruan pemimpin unjuk rasa Suthep Thaugsuban untuk melakukan long march atau berjalan bersama menuju kantor perdana menteri di pusat kota Bangkok pada Senin (9/12/2013).

Wartawan Kompas, Elok Dyah Messwati, dari Bangkok, Minggu, melaporkan, Suthep akan memimpin long march para pengunjuk rasa yang menduduki kompleks pemerintah di Chaeng Watthana yang berjarak hampir 20 kilometer dari Bangkok. Long march akan dimulai pukul 09.39 waktu setempat.
Juru bicara The People’s Democratic Reform Committee (PDRC) Akanat Promphan mengatakan, jika para pengunjuk rasa berhasil menurunkan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dalam aksi Senin ini, referendum untuk memutuskan amandemen konstitusi atau undang-undang akan segera digelar.
Usul Suthep terkait pembentukan Majelis Rakyat yang akan bertindak sebagai badan legislatif dan bertanggung jawab melahirkan seperangkat undang-undang untuk melaksanakan pemilu yang adil mendapat kritik dari pengikutnya dan menyebut hal tersebut tidak demokratis.

Namun, menurut Suthep, Majelis Rakyat hanya langkah sementara sampai konstitusi yang telah diamandemen diberlakukan, setelah itu barulah digelar pemilu yang adil, yang bebas dari rezim Thaksin.
Bubarkan DPR
Setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Thailand, PM Yingluck pada pukul 12.30 berpidato di depan Thai Television Pool of Thailand dan mengatakan, untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung, pemerintah bersedia membubarkan DPR jika rakyat menghendaki dan tetap di jalur konstitusi.
Dengan kata lain, setelah DPR dibubarkan, pemilu harus segera dilaksanakan paling lambat 60 hari seperti yang disyaratkan konstitusi. Namun, jika para pengunjuk rasa dan partai besar tidak menerima usul ini, pemilu hanya akan memperpanjang konflik lebih lanjut.
Ia mencontohkan situasi chaos yang diikuti pemilu pada 2006 lalu. Ketika itu Partai Demokrat menolak kandidat sehingga menyebabkan kekosongan politik dan terjadi kudeta 2006.
Karena itu, pemerintah mengusulkan pembentukan suatu forum untuk mempertimbangkan usul yang diajukan pengunjuk rasa. Jika tidak tercapai kesepakatan di forum, referendum harus dilakukan.

Boni Hargens : Australkia memang kurang ajar

Info Berita Terhangat - Pengamat Politik Boni Hargens, menilai Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott tak bertanggung jawab atas penyadapan terhadap Indonesia. Dia juga menyebut Australia telah menurunkan harga diri bangsa.

"Australia memang kurang ajar yah, harga diri bangsa Indonesia kita dijatuhkan," ujar Boni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, (8/13).

Menurut Boni, pemerintah harus mempermasalahkan pernyataan PM Australia terkait penghinaan Indonesia. Ia juga meminta mempertemukan untuk kedua kepala negara membahas penyadapan tersebut.

Lebih lanjut lagi, ia mengajak masyarakat untuk menuntut Australia agar segera meminta maaf kepada Indonesia. "Mari kita bela negara dan bangsa kita, kita tuntut Australia untuk meminta maaf. Bukan bela SBY ," ujarnya.

Apa sih Maunya PM Australia sadap SBY ???

Info Berita Terhangat - Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menyesalkan pernyataan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott atas penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia. Padahal, negara tersebut tengah berupaya melakukan perbaikan hubungan dengan Indonesia.

"Kalau menurut saya, statement itu tidak produktif, apalagi mereka sedang melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah kita," ujar Tantowi, Minggu (8/12).

Menurutnya, upaya perbaikan hubungan antara kedua negara kini berada di tangan PM Abbott selaku kepala pemerintahan. Namun, dengan pernyataannya itu merupakan penghambat upaya rekonsiliasi yang dilakukan Australia.

Indonesia pun telah menetapkan enam langkah guna mendesak Australia menghentikan penyadapannya terhadap pemerintahan SBY.

"Enam langkah presiden itu sesungguhnya paksa mereka untuk membuat komitmen agar tidak melakukan lagi aktivitas penyadapan itu. Tiba-tiba di tengah-tengah, Abbott berikan itu tidak produktif," keluh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Tantowi mengaku bingung dengan sikap yang ditunjukkan Abbott. Sebab, Abbott telah mengirimkan Menteri Luar Negeri Australia Julia Bishop ke Indonesia untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia.

"Itu kan membingungkan, Julia sebagai utusan resmi, kedatangan dan aktivitasnya di Indonesia pasti dengan apa yang disebut desain besar rekonsiliasi dengan Indonesia. Di tengah proses itu, tiba-tiba Abbott keluarkan pernyataan tersebut, sangat disayangkan," tandasnya.

Sebelumnya, PM Abbott menyatakan dia tidak akan mengambil resiko apa pun untuk tidak lagi menyadap Indonesia. Dia tidak setuju menghentikan penyadapan terhadap Indonesia di masa mendatang.

Ketika ditanya wartawan dua hari lalu apakah Australia setuju untuk menghentikan penyadapan terhadap Indonesia, Abbott menjawab, "Tidak. Dan mereka (Indonesia) juga belum setuju untuk berhenti menyadap Australia," kata dia di stasiun radio Fairfax, seperti dilansir surat kabar Sydney Morning Herald,

Ahok Kerjasama dengan KPK untuk Seret Koruptor Di Pemprov DKI

Info Berita Terhangat  - Semangat pemberantasan korupsi tengah digalakkan Pemprov DKI. Oleh karena itu, Pemprov DKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pembahasan dan penggunaan APBD.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), cara ini sudah pernah dilakukan sejak tahun ini. Permohonan ini langsung disampaikan Ahok ke Ketua KPK, Abraham Samad, saat menghadiri seminar dengan tema 'Humas Lembaga di tengah sesaknya opini negatif di Media Sosial' di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/12).

"Iya kita hanya kerja sama untuk pengawasan APBD 2014, tetapi sudah sejak tahun 2013," tegas Ahok pada Abraham.

Mantan bupati Belitung Timur ini menambahkan, tujuan kerja sama ini tidak hanya untuk mengawasi keuangan saja, tetapi juga kinerja. "KPK setidaknya bisa nakut-nakutin lah," candanya.

Fadli Zon : SBY tidak mungkin maju sebagai cawapres, demi mendongkrak popularitas partainya

Info Berita Terhangat - Banyak kalangan memprediksi Partai Demokrat bakal rontok dalam Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, pamor partai penguasa itu dinilai akan merosot seiring dengan lengsernya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kursi presiden.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, SBY tidak mungkin maju sebagai cawapres sekali pun demi mendongkrak popularitas partainya, termasuk menjadi cawapres Prabowo. Ini lantaran SBY telah menjabat dua periode sebagai presiden.

Jadi, kata Fadli, kecil kemungkinan SBY bersedia turun jabatan karena juga akan menimbulkan ketidaknyamanan.

"Kalau turun (cawapres) akan membuat situasi menjadi kikuk, dengan siapa pun akan kikuk," ujar Fadli saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Fadli, Partai Demokrat tentunya sudah memiliki strategi sendiri untuk bertarung dalam Pemilu 2014 mendatang. Termasuk dalam pengusungan capres dan cawapresnya mendatang.

Lebih lanjut, Fadli melihat, SBY tidak berniat untuk maju sebagai cawapres dalam pesta demokrasi mendatang.

"Mungkin pada periode yang akan datang, tapi untuk periode sekarang ini kami tidak melihat ada keinginan dari SBY ke arah sana (cawapres). Kalau tahun-tahun mendatang bisa saja," jelas Fadli.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju sebagai calon wakil presiden. Hal ini, kata Anas, agar Partai Demokrat bisa besar dan memiliki kekuasaan.

Termasuk tidak menutup kemungkinan SBY menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. "Wacana itu mungkin terlalu dini," tegas Fadli.

Ruhut di Semprot Ahok, Jagoan Lo bisa Apa ?

Info Berita Terhangat - Politisi Partai Demokrat , Ruhut Sitompul menilai Ahok lebih banyak berkoar daripada membuktikan hasil kinerjanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengakui beberapa program hanya meneruskan dari era Fauzi Bowo alias Foke. Namun, Ahok menegaskan Foke tak punya nyali mengeksekusi program untuk memperbaiki Jakarta.

"Pertanyaannya, lo (Ruhut) punya nyali tidak buat eksekusi rencana itu. Jagoan lo dulu (Foke) tidak punya nyali apa buat eksekusi program? Itu aja masalahnya," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/12).

Bahkan Ahok mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih baik dibandingkan dengan Fauzi Bowo yang telah lima tahun memerintah DKI Jakarta. Alasannya sederhana, dia mengatakan, karena sudah ada beberapa rencana program kerja jangka menengah (RPKJM) dan program lain yang telah direalisasikan.

"Kita bisa eksekusi beberapa program dalam setahun, kenapa jadi lu yang ribut? Udahlah kalau bicara sama Ruhut, saya enggak pernah menang lah, muter-muter terus," tegasnya.

Selain itu, suami dari Veronica ini juga tertawa ketika dimintai tanggapannya mengenai komentar Ruhut yang mengatakan dirinya terlalu banyak bicara. Ia mengatakan, "Ruhut kok ditanggapi."

Saldo Rekening Tabungan Ahok, Rp. 971.487.547

Info Berita Terhangat - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) naik pitam ketika wartawan kembali menanyakan rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Tak mau berlama-lama, Ahok lantas mengeluarkan rekening tabungannya selama menjabat.

"Ini buku tabungan saya," ungkapnya di ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/12).

Mantan bupati Belitung Timur itu lantas mengatakan bahwa apa yang ditemukan Fitra sebenarnya bukan penemuan, melainkan membaca. Karena, semua data itu dapat dilihat di website resmi yang dibuka secara khusus oleh Ahok.

"Memang siapa pejabat yang pertama kali membuka anggaran operasional? Saya. Semua ada di www.ahok.org," tegasnya.

Berdasarkan pengamatan ,  buku tabungan tersebut tertuliskan Rp 971.487.547 tertanggal 3 Desember 2013. Ia mengatakan, "Ini uang saya selama jadi wakil gubernur," tutupnya.

Ahok geram dengan pihak pengelola Plaza Semanggi

Info Berita Terhangat -  Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kesal dengan sikap pengelola Plaza Semanggi, Lippo Group. Mantan bupati Bangka Belitung ini melihat perusahaan tersebut memanfaatkan para veteran untuk menolak penutupan jalan masuk ke pusat perbelanjaan tersebut.

Di saat bersamaan, lokasi tersebut sudah menjadi salah satu biang kemacetan di kawasan Semanggi dan Sudirman. Akibat perlawanan dari para veteran itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa berbuat banyak.

"Masalahnya mereka (Lippo Group) ngandelin veteran. Mereka dulu berjuang sampai mati buat kita, masak kita suruh hadepin mereka. Pusing kita," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/12). 

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) merupakan salah satu penyewa gedung di Plaza Semanggi. Walaupun begitu, mantan Bupati Belitung Timur mencurigai adanya kecurangan dalam kasus penolakan mereka.

"Lippo nyewain gedung itu dan mereka (LVRI) dapet duit kayaknya. Makanya kita mesti cari tahu, kalau udah ribut pasti ketahuan belangnya," tandasnya.

Walaupun mendapat halangan, suami dari Veronica itu tetap akan menutup jalur yang menyebabkan kemacetan hingga ke Bundara Hotel Indonesia.

"Ya udah pokoknya semua lah sikat," tutupnya.