Masalah properti, India lebih transparan dibanding Indonesia

Info Berita Terhangat, Masalah properti, India lebih transparan dibanding Indonesia - Transparansi dan prediksi merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi kebijakan sektor perumahan dan perekonomian Nasional. Hanya, belum banyak negara yang merekam pertumbuhan pembangunan perumahan secara transparan, dan mengukur dampaknya melalui Indeks Perumahan Baru (Housing Start Up Index/HUSI).

Dari negara yang langka itu, India merupakan negara ketujuh di dunia yang merilis HUSI. HUSI India menunjukkan tren menarik, terutama penurunan pembangunan perumahan kurun 2009 dan 2011 di kota-kota besar seperti Kolkata, Chennai, dan Bangalore. Akan tetapi, hal sebaliknya terjadi di Dehradun, Bhopal, dan Hubil yang justru memperlihatkan peningkatan.

Data HUSI tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa ledakan properti di India mengikuti pola klasik. Dimulai dari kota-kota besar untuk kemudian menyebar ke kota sekunder. 

Selain India, negara lain yang telah merilis HUSI adalah Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Australia, dan Selandia Baru. Mereka mengeluarkan indeks tersebut secara teratur dan berkala untuk mengevaluasi tren di sektor perumahan, dan menganalisis dampaknya terhadap sektor-sektor lainnya seperti industri perbankan, infrastruktur, dan konstruksi.

Sementara Indonesia, jangankan membuat HUSI, menetapkan jumlah kekurangan dan jenis rumah saja, masih menggunakan angka "kira-kira" alias tak jelas. Jadi, bagaimana mau memproduksi kebijakan perumahan yang tepat bila angka-angka prediksi tidak jelas dan transparan.

Ketua Dewan Kehormatan Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria, mengatakan defisit rumah rakyat atau lazim disebut backlog yang selama ini didengung-dengungkan, dianggap tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut berpengaruh terhadap kebijakan perumahan Nasional yang dibuat pemerintah. Pada gilirannya, arah kebijakan menjadi salah, untuk kemudian dikatakan sesat.

Menurut Teguh, sampai 2010 lalu kekurangan rumah mencapai 13,9 juta. Jika diasumsikan per tahun kebutuhan mencapai 700.000 sampai 800.000 unit, maka backlog kumulatif mencapai sekitar 15 juta. 

"Itu dari segi jumlah yang hanya merupakan angka asumsi. Belum lagi bila dilihat secara lebih jernih dan menghindari dikotomi; kebijakan dan implementasi, maka ketidakjelasan itu juga harus dijabarkan melalui perspektif segmentasi rumah yang mengalami disparitas tersebut," papar Teguh saat seminar Pandangan Ke Depan Kebijakan Rumah di Tahun Politik 2014, beberapa waktu lalu.

Rumah, lanjut Teguh, pada dasarnya dibagi dalam tiga segmen utama. Pertama, rumah yang milik. Rumah kategori ini juga terbagi lagi menjadi dua, rumah milik subsidi dan rumah milik komersial. Kedua, rumah sewa dan ketiga rumah sosial.

"Bagaimana mau menghasilkan peta jalan (roadmap) perumahan bila dalam merumuskan segmen atau kategori rumah dan jumlah backlog saja masih bias?," tanya Teguh.

Padahal, HUSI dianggap sebagai langkah besar dalam membawa transparansi dan prediktabilitas. Sektor perumahan India, contohnya, telah memberikan kontribusi 10 persen terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Nasional. Selain itu, sektor perumahan juga telah mempekerjakan, langsung atau tidak langsung, 30 juta orang. 

HUSI juga berguna sebagai indikator ekonomi dan alat utama bagi industri dalam merencanakan dan menyusun strategi, terutama industri terkait sektor properti seperti semen, konstruksi, tenaga kerja dan peralatan rumah tangga.

HUSI pertama India diterbitkan pada 3 Februari lalu oleh Departemen Perumahan dan Perkotaan Pengentasan Kemiskinan, dan Bank Sentral (Reserve Bank of India). Indeks tersebut merekam dan mengevaluasi kinerja sektor perumahan di 27 kota pada tahun 2009 dan 2011. Jumlah kota yang dianalisa akan bertambah menjadi 300 pada tahun-tahun mendatang. 
 
"Indikator-indikator ini membantu para pembuat kebijakan dan administrator memahami fokus masalah dan mendorong masa depan tidak hanya dalam hal penyediaan perumahan melainkan juga semua infrastruktur terkait dan fasilitas sipil," kata Menteri Perumahan dan Pengentasan Kemiskinan India, Girija Vyas.

sumber : Kompas.com

Indonesia 'diincar' Pengembang Singapura

Info Berita Terhangat - Ekspansi ke mancanegara merupakan salah satu cara agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian sektor properti dalam negeri. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan pengembang dan konstruksi Singapura.

Ketiga perusahaan tersebut masing-masing Ascendas, Soilbuild Group Holdings dan satu lagi perusahaan pengembang yang didirikan di Hongkong, namun kini menjadikan Singapura sebagai basis operasionalnya. 

Menurut CEO Leads Property Indonesia, Hendra Hartono, selain kondisi yang tidak pasti, ekspansi ketiga perusahaan tersebut ke Indonesia didorong oleh pangsa pasar yang lebih besar ketimbang di Singapura serta kedekatan jarak. 

"Daripada harus berekspansi ke China atau India, mereka lebih memilih ke Indonesia. Di Singapura juga susah untuk dikembangkan lebih jauh karena keterbatasan lahan dan pangsa pasar. Mereka harus outgrow. Negaranya kan kecil dan penduduk sedikit," papar Hendra, Senin (30/12/2013).

Ascendas berencana masuk ke Indonesia dan menawarkan skema kerjasama dengan pemilik lahan. Mereka akan membangun semua jenis properti termasuk kawasan industri. Sementara Soilbuild Group Holdings, berkolaborasi dengan pengembang besar untuk pengembangan proyek Supermall Tahap II di Surabaya, Jawa Timur. 

Pengembang lainnya, akan berkonsentrasi membangun properti komersial di CBD Jakarta. Fokus mereka, lanjut Hendra, adalah pengembangan kondominium kelas atas (high end condominium). 

Masing-masing perusahaan tersebut menginvestasikan dana sekitar 100 juta dollar AS (Rp 1,2 triliun) hingga 200 juta dollar AS (Rp 2,4 triliun).

Kini, taman burung Pluit dilakukan pembongkaran

Info Berita Terhangat - Penertiban bangunan liar di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/12/2013) kemarin dinilai tidak manusiawi. Pemerintah Provinsi Jakarta hanya bisa melakukan penertiban tanpa memberikan solusi tempat tinggal. 

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwana Joga, mengatakan, seharusnya setiap penertiban bangunan itu harus direncanakan dengan matang. Pemprov harus mendata warga yang ber-KTP DKI dan warga yang non-KTP DKI. 

Pemprov DKI juga harus menjelaskan, jika warga KTP DKI masuk rusunawa, lantas, bagaimana warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. "Kalau penertiban terus dilakukan, akan memberikan efek kurang baik atas persepsi masyarakat ke Pemprov. Artinya, Gubernur dikatakan tidak manusiawi," ujarnya saat dihubungi, Kamis sore. 

Nirwana menyarankan, jika rusun untuk warga belum siap, Pemprov DKI Jakarta jangan melakukan penggusuran terlebih dulu. Hal ini, lanjut dia, bukannya mengabaikan rencana tata ruang DKI yang sudah ditentukan, melainkan mempertimbangkan kemanusiaan. Sebab, tiap pembangunan harus berbasis hal itu. 

"Kasih tenggat waktu saja, enam bulan misalnya. Sambil ngebut bangun rusun, mereka diberi sosialisasi sekaligus persiapan segi psikologis bagaimana hidup di rusun, sambil undi rusun," ujarnya. 

Nirwana melanjutkan, jika persepsi masyarakat terhadap pola penindakan bangunan liar Pemprov DKI menurun, hal itu sangat disayangkan. Sebab, persepsi adalah poin penting masyarakat yang perlu dijaga demi keberhasilan penertiban tersebut sendiri. Yang dikhawatirkan, lanjut Nirwana, jika tempat relokasi belum siap, penertiban sudah dilakukan dan berimbas pada penurunan persepsi masyarakat terhadap Pemprov DKI, muncul resistensi, baik di tempat yang telah dieksekusi maupun juga di tempat lain. 

Jika demikian, pembangunan dipastikan tidak berjalan optimal. "Jadi, jangan terlalu dipaksakanlah kalau belum siap. Kita memang harus mengedepankan penataan ruang dengan baik. Tapi, cara ini harus dilakukan dengan rencana terukur dan terjadwal," ujarnya. 

Tercatat ada 150 bangunan yang dihuni 40 kepala keluarga di Taman Burung, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dibongkar pada Kamis kemarin. Pembongkaran dilakukan oleh 1.000 personel Satpol PP dan 100 personel gabungan dari TNI sekaligus Polri. 

Isak tangis serta kekecewaan lantaran bingung harus tinggal di mana mengiringi proses pembongkaran yang dianggap mendadak. Gubernur Jakarta Joko Widodo mengatakan jujur apa adanya, mereka tidak mendapat hunian di rumah susun sewa sederhana. Alasannya, warga menempati lahan itu dengan cara mengontrak. Alhasil, warga pun tidak masuk ke kategori penerima rusunawa. 

"Itu kan yang digusur rumah kontrakan, nah warga kan statusnya sewa di sana, ngontrak itu," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut. 

Jokowi tampak berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataannya ini. Dengan nada pelan, Jokowi mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya dari lapangan, kebanyakan dari mereka yang digusur, masa kontrak di tempat tinggalnya itu telah habis. Hal itu dianggap tidak terlalu memberatkan warga untuk pindah.

Ahok : Kamu tinggal pilih, kamu ngotot atau kita tuntut

Info Berita Terhangat  - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan penegakan hukum terhadap bangunan liar menjadi fokus Pemprov DKI. Kawasan sungai dan waduk menjadi lokasi yang menjadi prioritas utama, karena berpengaruh terhadap proyek normalisasi.

"Ke depan tidak boleh ada pelanggaran kami tidak akan pilih-pilih. Kami bongkar semua bangunan yang ada hubungan dengan normalisasi sungai, waduk, atau saluran air," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/12).

Adanya beberapa bangunan mewah yang menduduki wilayah milik pemerintah, tidak berarti mereka aman dari penggusuran. Ahok mengancam tidak akan memberikan uang kerohiman kepada pemilik bangunan.

"Kamu tinggal pilih, kamu ngotot atau kita tuntut. Sehingga orang-orang punya duit ini enggak berani beli-beli tanah seperti itu. Nah, dulu kenapa orang berani karena orang yakin tetap dapat uang kan. Kalau sekarang ada seperti ini lama-lama orang pada takut, jadi efek jera di situ sebetulnya," tegasnya.

Menurut Ahok, pembongkaran itu juga dilakukan tidak hanya untuk bangunan yang ada di bantaran sungai dan waduk. Pembongkaran juga dilakukan terhadap bangunan di sekitar ruang terbuka hijau, bangunan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan yang berlokasi di bahu jalan akan ikut dibongkar oleh Pemprov DKI.

Ahok mengaku akan segera menginstruksikan kepada Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI untuk segera membongkar bangunan-bangunan yang dimaksud.

"Kita akan minta wali kota tegaskan ini. P2B tetap yang kirim surat peringatan, tergantung wali kota juga. Kita sudah tahu mana yang melanggar jadi sekarang yang perlu diberesin dulu normalisasi sungai waduk," tutupnya.

Jokowi : Saya tidak tahu ya tapi yang jelas bodoh itu yang beli

Info Berita Terhangat - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegur keras para pengembang yang menjual kavlingnya di wilayah reklamasi pulau yang akan dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, reklamasi pulau tersebut belum ada tetapi, para pengembang sudah menjual kavlingnya.

"Kami sudah tegur keras kepada pengembang secara tertulis untuk tidak dilakukan," ujar Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12).

Jokowi menilai para pembeli kavling yang dijual pengembang tersebut bisa dikatakan bodoh. Alasannya, reklamasi belum terealisasi tetapi sudah menjual kavling miliknya.

"Saya tidak tahu ya tapi yang jelas bodoh itu yang beli. Barang belum ada, pulaunya saja belum ada, tapi sudah bayar," kata dia.

Namun, Jokowi mengakui pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena para pembeli sudah terlanjur membeli kavling yang dijual para pengembang. "Tapi memang sudah ada yang terlanjur membeli," pungkas dia.

Rp. 900.000 Bisa menempati rumah baru

Berita Hangat - Apa mungkin hanya dengan uang sebesar Rp 900.000 Anda dan keluarga bisa mendapatkan rumah yang sudah diidam-idamkan sejak lama? Sebuah hunian asri dan sejuk dengan banyak tanaman atau kebun penghijauan di sekitar areanya.  

Tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun belum sepenuhnya terealisasi, PT Kota Taman Buah tengah berupaya membangun hunian tersebut dengan gaya minimalis berkonsep hijau di daerah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Hunian bernama Kota Taman Buah Cileungsi ini dibangun untuk menjawab kebutuhan merebaknya tren pasar hunian bernuansa minimalis dengan harga terjangkau.

Manajer Promosi PT Kota Taman Buah, Alex, mengatakan, penjualan pada tahun pertama hunian ini sudah dilakukan pada Kamis (14/11/2013) dalam pameran di Mall Ambasador Kuningan, Jakarta Selatan. Pada edisi pertama ini, Kota Taman Buah memberikan keringanan tanpa membayar down payment (DP).

"Penghuni bisa punya rumah hanya dengan membayar angsuran pertama mulai Rp 900.000 per bulan, selama 120 bulan lunas," ujar Alex di Jakarta, Minggu (17/11/2013).

Rencananya, perumahan dengan berbagai tipe ini akan segera dibangun sebanyak 50.000 unit dengan mengambil lokasi di Kota Jakarta. Di dalamnya akan dibangun replika Tugu Monas (Monumen Nasional) dan replika Istana Negara yang akan dikelilingi oleh rumah-rumah bergaya minimalis serta lingkungan asri dan sejuk yang dipenuhi pohon-pohon produktif buah-buahan.

"Kami ingin menjadi magnet yang kuat bagi masyarakat untuk memilih sektor hunian ini, baik untuk kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah," ujar Alex. 

Saat ini, Cileungsi masih merupakan wilayah yang berkembang untuk hunian. Konsep "kota taman buah" di kawasan ini dapat dibentuk dibentuk menjadi kota satelit yang akan memajukan perkembangan dan pembangunan di wilayah Cileungsi dan sekitarnya. 

Alex memaparkan, dengan penjualan tahap pertama pada November sampai akhir Desember nanti, penyerahan rumah tahap pertama akan dilakukan pada awal 2015 mendatang. Adapun secara keseluruhan (50.000 unit) akan dituntaskan pada awal 2016.

Source

Masih banyak wilayah diindonesia yang memiliki rumah tak layak huni

Berita Hangat - -Indonesia masih memiliki 7,9 juta unit rumah tidak layak huni. Keadaannya rusak ringan hingga berat. Ada satu provinsi yang paling banyak memiliki rumah tidak layak huni, di mana?

Deputi Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Jamil Ansari mengatakan, dari 7,9 juta unit rumah tidak layak huni, lebih dari 1 juta terdapat di provinsi Jawa Barat.

"Perhitungan kita, jumlahnya 7,9 juta yang tidak layak huni. Yang paling besar ada di Provinsi Jawa Barat. Jumlahnya lebih dari 1 juta," kata Jamil kepada detikFinance di Garut, Jawa Barat.

Jamil mengatakan, untuk daerah-daerah lain, jumlah rumah tidak layak huni sebarannya merata. Bantuan pemerintah pun tidak dilihat berdasarkan daerah mana yang paling banyak terdapat hunian tidak layak, melainkan sama rata. Setiap rumah mendapatkan Rp 7,5-15 juta.

"Yang kita tangani per tahun 10% dari total kebutuhan," kata Jamil.

Tahun ini, pemerintah yakin bisa menjangkau bantuan terhadap 200.000 rumah. Sampai bulan ini, 98% dari total tersebut sudah tercapai. Sedangkan tahun depan, ditargetkan ada 220.000 rumah yang akan diberikan bantuan.

Mekanisme bantuan tersebut akan diberikan melalui bank, setelah dilakukan verifikasi penduduk yang dilakukan pemerintah daerah. Bank akan mencairkan uang dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk dilakukan perbaikan rumah. Pencairan dan perbaikan akan dilakukan secara kolektif oleh warga.

"Perbaikannya Aladin. Atap, lantai, dinding," kata Jamil.

Source

Atap Baja Ringan, Membuat konstruksi lebih cepat pengerjaannya

Berita Hangat - Baja ringan sebagai material pembuat rumah semakin popular. Bahan yang terbukti lebih tahan terhadap goncangan gempa tersebut juga kian luas digunakan, tidak hanya untuk bangunan-bangunan “darurat” pasca bencana, namun juga untuk rumah-rumah mewah di kota besar.

Hanya, edukasi mengenai pemilihan baja ringan yang tepat belum tersosialisasi dengan maksimal. Masyarakat masih memilih dan berpendapat “asal” baja ringan, maka konstruksi akan menjadi kuat. Padahal, belum tentu semua produk baja ringan menawarkan kekuatan yang sama.

 Country VP Corporate & External Affairs NS BlueScope Indonesia Lucia Karina mengatakan, berhati-hati memilih produk baja ringan sangat disarankan. Pasalnya, salah memilih produk, dapat menimbulkan kerugian besar. Tak hanya materi, juga non materi.

Secara umum, sifat baja ringan adalah ringan, kuat dalam sistem terintegrasi,memiliki struktur fleksibel dan mampu menghadapi getaran, serta tidak menjalarkan api. Keuntungan-keuntungan ini sebenarnya sudah cukup meyakinkan masyarakat untuk menggunakannya.

 “Penggunaan baja ringan juga efektif dan efisien dalam biaya. Salah satunya, kemudahan dalam pengangkutan (transportasi), karena produk ini dikemas sedemikian rupa,” ujar Lucia Kirana.

Bahkan, menurut Engineering and Development Manager dari NS Bluescope Lysaght Irosa Wahyudi baja ringan saat ini sudah bukan merupakan material alternatif, melainkan pilihan utama. Ada beberapa keuntungan utama yang bisa konsumen dapatkan bila menggunakan baja ringan.

 Di antaranya; bila dibandingkan dengan rangka kayu, baja ringan tidak akan dihinggapi rayap. Selain itu, penggunaan baja ringan memungkinkan proses konstruksi sebuah bangunan lebih cepat ketimbang material konvensional. Karena produk baja ringan dirancang secara sistematis dan terkomputerisasi sesuai dengan perhitungan konstruksi bagian-bagian rumah dalam bentuk modul. Ada modul untuk dinding, ada pula untuk atap. Jadi para tukang tidak perlu repot membuat ukuran sendiri, tinggal mengikuti instruksi modul, baja ringan siap digunakan.

“Tentu, kekuatan baja ringan menghadapi iklim di sekitar lokasi pemasangan sangat tergantung tipe lapisannya,” cetus Irosa.

Irosa mengingatkan, tidak kalah penting dari bahan baja ringan adalah detil pemasangan, terutama jika penggunaan baja ringan dimaksudkan untuk menghadapi gempa. Namun, jika pemilik rumah masih ragu dengan penggunaan baja ringan untuk seluruh bagian rumah, dan masih bersikeras menggunakan bata untuk perimeter rumah, maka hal tersebut dapat “diakali” dengan menggunakan sistem penyekatan rumah dengan baja ringan dan papan gipsum di dalamnya.

 

Meski demikian, Irosa mengakui masyarakat masih menganggap penggunaan baja ringan bisa  membengkakan biaya bangunan karena 15 persen lebih mahal ketimbang material biasa. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan baja ringan justru mampu menekan biaya karena fundamentalnya lebih murah.

 

Sebagai perbandingan, untuk pembangunan rumah di luar Pulau Jawa, tepatnya di Kalimantan, biaya yang harus dikeluarkan bagi rangka atap rumah berbahan baja ringan tanpa dinding (dinding menggunakan struktur bata) sebesar Rp 31 juta. Rumah tersebut berukuran 42 meter persegi. Dengan kata lain, kemungkinan besar harga di Pulau Jawa yang memiliki akses lebih mudah, bisa dapat ditekan lebih rendah.

 

Source