Ahok : kami akan mengurangi jabatan Struktural di DKI

Info Berita Terhangat - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menyiapkan peraturan daerah tentang pengurangan jabatan birokrasi struktural. "Sudah masuk Badan Legislasi Daerah dan Paripurna sudah oke," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui usai acara Seminar Nasional Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara, Selasa, 3 Desember 2013.

Jumlah pengurangan jabatan birokrasi struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 1.500 jabatan. Nantinya, para pejabat yang dimutasi akan diintegrasikan dengan pegawai negeri spil fungsional. Menurut Ahok, pengurangan pegawai akan dilakukan pada unit pengadaan barang dan jasa. "Untuk badan pengadaan jasa nanti akan dibentuk badan baru," kata Ahok.

Kelak, kata Ahok, pengurangan akan diiringi dengan pelayanan terpadu satu pintu. "Enggak semua ada di ujung, kan," kata Ahok. Dengan demikian, menurut Ahok, semua pihak bisa melapor ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi. "Nanti kayak sistem di perbankan," kata dia.

Adapun posisi yang ditinggalkan, menurut Ahok, akan diisi melalui proses regenerasi. "Tahun depan akan pensiun banyak," kata Ahok. Kelak, jumlah pegawai di kelurahan pun akan diefisienkan menjadi 5 hingga 6 orang saja. "Saya harap undang-undang baru akan mengubah pola pikir aparatur ini," kata Ahok.

Untuk mendukung pengurangan pegawai tersebut, Ahok akan membuat sistem tunjangan kinerja individu. "Kira-kira sudah bisa dijalankan pada 2015," kata Ahok.

Ahok Akan Melibas pengusaha nakal makelar tanah negara

Info Berita Terhangat - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan di Ibu Kota Jakarta. Bahkan, tidak hanya kepada masyarakat kecil tetapi juga siap membasmi pengusaha nakal.

"Saya sudah kerja sama dengan Kejaksaan dan Pengadilan kalau ada pengusaha nakal sikat saja," ujar Ahok di di Hotel Lumire dalam Rembuk Provinsi 2013 ke-2 dengan tema 'Bersama membangun Jakarta baru", Jakarta, Senin (02/12).

Ahok menegaskan, para pengusaha nakal tersebut banyak yang menduduki tanah negara. Dia mencontohkan, ketika penertiban warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara beberapa bulan silam, banyak warga yang enggan direlokasi lantaran ditunggangi oleh pengusaha nakal yang menyewakan lahan negara.

"Mereka dibayar untuk menghalang-halangi relokasi karena lahan usahanya diganggu. Model macam ini lah yang sekarang banyak di Jakarta," kata dia.

Situasi seperti itu, lanjut Ahok, telah terjadi berpuluh-puluh tahun dan tidak ada alternatif jalan keluar permasalahannya. Sehingga dia sudah sepakat dengan Kejaksaan untuk menindak para pengusaha nakal.

"Bisa kami jerat dengan tindak pidana korupsi. Karena para pengusaha ini menggunakan tanah negara secara ilegal," pungkas dia.

Ahok : Warga Jakarta Konyol, Mana cukup 5 Tahun

Info Berita Terhangat - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bercerita tentang bagaimana dia dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menata Jakarta. Bahkan, penataan tersebut menimbulkan banyak korban dari para penduduk kota Jakarta.

Penataan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta seperti penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta relokasi penduduk yang ada di bantaran kali dan waduk.

Ahok mengaku selama ini bekerja tanpa mementingkan kepentingan partai. Padahal, pemilihan umum hanya tinggal hitungan bulan. "Partai saya marah sama saya, karena partai sedang pemilu, sedang memanfaatkan orang untuk pilih," ujar Ahok di Hotel Lumire dalam Rembuk Provinsi 2013 ke-2 'Bersama Membangun Jakarta Baru', Jakarta, Senin (02/12).

Ahok menegaskan, dirinya dan Jokowi rela dipecat partai apabila ada kebijakan yang tidak pro-rakyat. Menurut Ahok, penduduk Jakarta saat ini bertindak konyol.

"Gubernur dan saya pilih, sekalipun dipecat partai, ya sudah, kalau ngotot mendidik orang Jakarta konyol seperti ini. Ya gak apa-apa pecat saja. Kami ikhlas saja," kata dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan kondisi Jakarta yang saat ini memang perlu ditata. Bahkan, masa jabatan gubernur selama lima tahun tidak akan cukup untuk benahi Jakarta.

"Minimal empat tahun gue berantem saja sama kamu. Gak apa-apa, ini kondisi. Kita juga enggak main sikat. Ada yang menghambat karena Jakarta belum siap pasar rakyat," pungkas Ahok.

Dukungan Suara parlemen untuk Tony Abbott menurun

Info Berita Terhangat - Hasil polling terbaru yang dirilis Selasa (26/11/2013) menunjukkan penurunan dukungan terhadap Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Survei ini dilakukan oleh Newspoll dan diterbitkan di suratkabar yang berada di bawah kelompok News Limited.

Dalam hasil polling tersebut, tampak dukungan terhadap Abbott menurun, dari 46 persen menjadi 44 persen, sementara dukungan terhadap pemimpin pihak oposisi, Bill Shorten, meningkat sebanyak 3 persen menjadi 33 persen.

Sementara itu, pemberian suara primer terhadap partai Shorten, yaitu Partai Buruh, juga meningkat dari 32 persen menjadi 35 persen sementara dukungan terhadap pihak pemerintah, yaitu pihak Koalisi, menurun dari 45 persen menjadi 43 persen.

Pemungutan suara di Australia biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem preferensi dua partai, yang mengandung dua jenis suara atau dukungan, yaitu dukungan primer, yang didapat sebuah partai bila Ia menjadi pilihan pertama pemberi suara, dan dukungan preferensi, yang didapat sebagai pilihan kedua, ketiga dan seterusnya.

Koalisi tetap memimpin dalam basis sistem preferensi dua partai, dengan proporsi 52 persen dibanding 48 persen.

Menurut hasil polling, pemilihan terhadap Abbott sebagai Perdana Menteri menurun dari 47 persen menjadi 44 persen, sementara pemilihan Shorten meningkat dari 28 persen menjadi 33 persen.

Polling ini dilaksanakan akhir minggu lalu, di tengah krisis spionase dengan Indonesia, dan memiliki margin of error sebanyak 3 persen.

Sedangkan hasil polling oleh badan riset Nielsen yang terbit hari Senin menunjukkan bahwa Partai Buruh memimpin Koalisi sebanyak empat poin dalam basis preferensi dua partai.