Penyebab Jokowi tidak mengabulkan kenaikan UMP DKI tahun 2014

Berita Hangat - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menolak memenuhi permintaan buruh untuk meninjau ulang keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 2,4 juta. Jokowi memiliki 3 alasan untuk mempertahankan keputusannya soal UMP. 

Pertama, keadaan ekonomi saat ini yang menurun. Kemudian faktor kedua adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Ketiga yakni telah diluncurkannya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), serta penyediaan perumahan bagi buruh.

"Nah ini yang harus diperhatikan. Poin ketiga itu juga yang sering tidak dimasukan saat penghitungan komponen biaya. Padahal ini bisa mengurangi biaya banyak sekali," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013).

Jokowi mengatakan, kesejahteraan buruh tidak hanya dalam bentuk upah. Karena itu, pihaknya merancang program yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh warga DKI.

"Ini juga perlu saya sampikan dari DKI juga sudah memberikan pelayanan yang lain. Bahwa kesejahteraan tidak hanya dalam bentuk upah saja," ujarnya.

Source