Investor Inggris tak minat berbisnis diindonesia karena Korupsi

Info Berita Hangat - British Chamber of Commerce Indonesia membuat survei yang menjajaki minat sejumlah pengusaha Inggris untuk berinvestasi di Indonesia. Survei ini diadakan dengan kerja sama dengan lembaga riset pasar, Kadence, serta melibatkan 100 perusahaan dan beberapa anggota British Chamber of Commerce.

Hasilnya, 60 persen dari total responden menyatakan minatnya menjalankan bisnis di Indonesia. Yang menarik, jumlah ini turun jika dibandingkan survei sebelumnya yang dilakukan pada 2012. Dari 83 persen responden, dengan angka kemudahan berbisnis turun sebesar 10 persen dari 65 persen menjadi 55 persen.

"Penurunan yang terjadi, bagaimanapun menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas level investasi asing langsung (DFI) saat ini serta pertumbuhan dalam jangka menengah," ujar Chariman British Chamber of Commerce Indonesia, Haslam Presston, dalam peluncuran 'BritCham-Business Confidence Index Survey 2013' di Hotel Intercontinental, Jakarta, Kamis (28/11).

Presston mengatakan, tingkat kepercayaan investasi secara keseluruhan juga mengalami penurunan. Jika dalam survei 2012 tingkat kepercayaan investasi mencapai 69 persen, pada tahun ini menurun tajam sebesar 38 persen, menjadi hanya 31 persen.

Secara lebih rinci, Presston menerangkan, dalam basis industri tingkat kepercayaan tertinggi berada di sektor retail dan bahan konsumsi sebesar 72 persen, mesin dan konstruksi 67 persen, hotel dan pariwisata 83 persen, serta real estate sebesar 73 persen. Sementara itu tingkat kepercayaan terendah berada pada sektor minyak dan gas sebesar 33 persen, tambang 22 persen, utilitas 40 persen, serta agrikultur 40 persen.

Penurunan kepercayaan berinvestasi terjadi lantaran belum efektifnya reformasi birokrasi untuk investor. Selain itu, isu korupsi juga menjadi salah satu sebab turunnya minat investor Inggris.

"Untuk mempertahankan kepercayaan bisnis, kami mengusulkan pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang ramah bisnis dalam mengembangkan hukum dan peraturan baru, memperlancar dan menyederhanakan layanan pemerintah, mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam mempekerjakan manajer ekspatriat yang memiliki tingkat keterampilan tinggi, mengeksekusi proyek kunci infrastruktur, terutama pelabuhan, listrik, dan jalan tol, serta mempertahankan momentum reformasi nirokrasi serta tindakan anti korupsi," terang Presston.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menyatakan, survei ini merupakan sebuah refleksi bagi pemerintah terkait apa yang terjadi dalam dunia bisnis yang berdampak pada iklim Investasi di Indonesia.

Dia berjanji berkoordinasi dengan institusi pemerintah terkait agar permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani.

"Survei ini sangat menyadarkan kami bahwa kondisinya memang harus diperbaiki. Kami juga harus bertindak lebih strategis dan menyadarkan pemerintah agar segera melakukan perbaikan," terang dia.

Lebih lanjut, Mahendra menyatakan akan melakukan hal yang terbaik untuk menjaga iklim investasi.

"Kami ingin investor datang, maka kami akan melakukan yang terbaik," pungkas dia.